Revolusi Prancis

Revolusi Perancis merupakan salah satu tragedi penting dalam sejarah dunia dan peristiwa besar ini juga berpengaruh dalam perkembangan studi ilmu hubungan internasional.
Dalam rentang pertengahan tahun 1700-an hingga awal tahun 1800-an, Revolusi Perancis mampu mengubah sejarah Perancis hingga hari ini termasuk juga sistem pemerintahan monarki absolut yang kala itu tersiar di seluruh Eropa. Revolusi Perancis secara khusus tak hanya melibatkan Perancis secara internal tetapi juga melibatkan Eropa dan konflik negara-negara Eropa yang kala itu rentan sekali terkena efek domino.
Krisis keuangan yang melanda, muaknya rakyat terhadap kekuasaan absolut di bawah kepemimpinan raja sebagai pemegang dan penggerak kekuasaan tertinggi, serta pemikiran dan perilaku sosial radikal rakyat pada masa itu mampu mengubah Perancis hingga saat ini dalam rentang tiga tahun penuh.

Baca Juga: Sejarah Terjadinya Perang Dunia II

Sebelum Terjadinya Revolusi Perancis

Sebelum Raja Louis XVI naik tahta sebagai pemerintah Perancis, atmosfir sosial politik di Perancis kala itu sudah cukup panas. Kesadaran rakyat terhadap kemiringan sistem pemerintahan monarki absolut, krisis keuangan, dan negara yang hampir bangkrut dikarenakan pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan mulai menimbulkan satu per satu pemberontakan. Krisis tersebut utamanya disebabkan oleh terlibatnya Perancis dalam Perang Tujuh Tahun dan Perang Revolusi Amerika. Di masa pemerintahan Raja Louis XVI, menteri keuangan Perancis yang kala itu dijabat oleh Turgot, dipecat pada bulan Mei 1776 karena ia dinilai gagal melaksanakan reformasi keuangan Perancis guna membebaskan krisis keuangan Perancis kala itu.
Setahun setelah pemecatan itu, Jacques Necker yang notabene adalah seorang kebangsaan asing ditunjuk sebagai Bendahara Negara tak resmi karena ia merupakan seorang Protestan. Jacques Necker menyadari ada banyak ketidakadilan dalam sistem pajak yang lebih cenderung bersifat regresif. Ia mendapati bukti di lapangan bahwa kaum bangsawan dan pendeta diberikan banyak keringanan dan pengecualian dalam hal pembayaran pajak, sementara mereka yang miskin dikenakan pajak lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan pertentangan sosial secara internal. Ketidakmampuan kaum miskin membayar pajak yang tinggi jelas sekali menimbulkan pertentangan.
Jacques Necker mengusulkan agar ketidakadilan tersebut harus dihilangkan dengan mengurangi hak istimewa kaum bangsawan dan pendeta serta para pejabat dalam hal pajak. Namun banyak pihak yang menentang usulan Necker, terutama pejabat Perancis. Posisi Necker yang terus melemah memaksanya untuk turun. Dan Perancis menunjuk bendahara baru yang bernama Charles Alexandre de Colonne. Namun, Colonne juga mendapat pertentangan dari pejabat Perancis.

Baca Juga: Krisis Nuklir di Tahun 2015, Pembahasan Singkat

Kemudian untuk pertama kalinya sejak 1614, Raja Louis XVI memanggil Etats-Généraux di tahun 1789. Etats-Généraux terbagi atas tiga golongan yang terbagi atas Pendeta sebagai Etat Pertama, Kaum Bangsawan sebagai Etat Kedua, dan Rakyat Biasa sebagai Etat Ketiga. Namun, Etat Ketiga yang berisi rakyat jelata bersitegang dengan Etat Pertama yang merupakan kaum pendeta. Negosiasi dengan dua etat lainnya juga tidak berhasil sehingga Etats-Généraux dinilai gagal, padahal sudah diputuskan bahwa ‘Raja adalah dia yang bertindak sebagai penengah.’

Baca Juga:  ASEAN dan Perdamaian Kawasan

Penyebab-Penyebab Utama Terjadinya Revolusi Perancis

Penyebab utama terjadinya Revolusi Perancis terutama dikarenakan kebencian rakyat terhadap pemerintah, yang umum terjadi kala itu. Dari perspektif Marxis, menurut para sejarawan, adanya konflik kelas antara bangsawan dan rakyat biasa menjadi salah satu penyebab. Ketidakadilan kelas tersebut menimbulkan kebencian dari rakyat biasa terhadap pemerintah yang cenderung merangkul kaum bangsawan dalam praktek sosial. Selain itu, sistem dan bentuk perekonomian yang timpang di Perancis kala itu memperburuk keadaan. Krisis keuangan tak bisa dicegah. Beberapa pendorong lain terjadinya krisis keuangan tersebut antara lain ketidakmampuan rakyat biasa membayar pajak yang tinggi, lebih tinggi dibandingkan kaum bangsawan dan pendeta.

Baca Juga: Wujud Modernisasi Militer Cina

Di sisi lain, kaum bangsawan dan pendeta mendapat banyak pengecualian dan keistimewaan dalam hal pajak. Kenaikan harga pangan, hasil panen yang buruk, dan sistem transportasi serta fasilitas lainnya yang tidak memadai semakin menimbulkan kebencian rakyat terhadap pemerintah.

Buruknya keadaan Perancis kala itu juga ditandai dengan kebangkrutan pemerintah, utang negara yang besar karena yang lebih utama disebabkan oleh keterlibatan Perancis dalam perang besar, dan ketidakadilan pajak. Perang Tujuh Tahun antara Perancis dan Inggris yang merupakan kekuatan militer utama dunia saat itu menyebabkan hilangnya jajahan Perancis di Amerika Utara. Selain itu, Angkatan Laut Perancis juga mengalami kehancuran. Meski militer Perancis berhasil dibangun lagi dan menang dalam Perang Revolusi Amerika, tapi Perancis tetap saja mengalami kehancuran karena biaya perang yang mahal dan tidak ada keuntungan yang nyata bagi Perancis dalam perang tersebut. Raja juga tidak mampu menangani krisis dan utang negara yang besar, sehingga untuk pertama kalinya dalam seabad sebelumnya, raja memanggil Majelis Bangsawan di tahun 1787.

Baca Juga: Teori Neo-Fungsionalisme dalam Organisasi Internasional

Dalam kondisi perekonomian yang sangat parah, masalah pangan dan kriminalitas yang meninggi, juga krisis keuangan yang tak juga membaik, keluarga kerajaan malah hidup nyaman dan mewah di Versailles. Keluarga kerajaan terkesan tak peduli dengan keadaan sosial rakyatnya yang semakin lama semakin memburuk. Raja Louis XVI, di satu sisi, memang berusaha mengurangi pengeluaran pemerintah. Namun usahanya tersebut mendapat pertentangan dari parlemen sehingga reformasi yang lebih luas yang direncakanan oleh raja berhasil digagalkan. Bahkan, pemerintahan raja juga hendak digulingkan. Berbagai upaya untuk menjatuhkan kekuasaan Louis XVI juga semakin tampak ketika semakin banyak pihak yang menentang kebijakannya. Pamflet-pamflet yang berisi informasi palsu dan dilebih-lebihkan yang mengkritik pemerintah dan aparatnya pun tersebar luas di Perancis di antara rakyatnya yang kemudian semakin memperkuat opini publik untuk melawan pemerintahan monarki Raja Louis XVI.

Baca Juga: Sejarah Terjadinya Perang Dunia I & Konstelasi Politik Iran Menurut Teori Neo-Realisme

Selain itu semua, penyebab lain yang memicu terjadinya Revolusi Perancis juga karena adanya kebencian terhadap pemerintah yang semakin besar seiring adanya perkembangan cita-cita pencerahan. Rakyat juga membenci adanya absolutisme kerajaan, kebencian kaum miskin terhadap hak-hak istimewa yang dimiliki kaum bangsawan, kebencian terhadap pengaruh dalam kebijakan publik dan lembaga-lembaga negara yang bersumber dari Gereja Katolik, adanya penyimpangan hak kebebasan beragama, kebencian pendeta pedesaan miskin terhadap uskup aristokrat yang korup, serta besarnya keinginan untuk mewujudkan kesetaraan sosial, politik, ekonomi, dan republikanisme.

Baca Juga:  Efek Negatif Media dan Televisi

Di sisi lain, rakyat juga benci terhadap keborosan Ratu Marie Antoinette yang juga dianggap sebagai mata-mata Austria. Juga, pemecatan Jacques Necker dari jabatannya sebagai bendahara keuangan oleh raja juga dianggap sebagai kejahatan bagi rakyat Perancis karena Jacques Necker dianggap sebagai wakil rakyat di kerajaan.

Peristiwa Penting Selama Revolusi Perancis

Penyerbuan Bastille

Jacques Necker yang kala itu menjabat sebagai bendahara keuangan negara semakin dimusuhi oleh keluarga kerajaan. Di sisi lain, Jacques Necker adalah orang kepercayaan rakyat yang dianggap sebagai wakil rakyat dalam kerajaan. Tanggal 14 Juli, para pemberontak berkumpul dan berencana merebut sebagian besar senjata dan amunisi yang terdapat di benteng dan penjara besar Perancis bernama Bastille. Bastille juga dianggap sebagai simbol kekuasaan monarki. Pertempuran pun terjadi di Bastille antara pemberontak dan militer. Dalam beberapa jam hingga pada sore hari, benteng tersebut berhasil direbut oleh kaum pemberontak. Meski ada gencatan senjata demi mencegah pembantaian massal yang lebih meluas, namun Gubernur Marquis Bernard de Launay dipukuli oleh pemberontak. Tak hanya itu, ia juga ditusuk dan dipenggal. Kepalanya kemudian ditusukkan ke ujung tombak dan diarak ke sekeliling kota. Bastille sudah menjadi simbol dari kebencian rakyat Perancis terhadap Ancien Régime. Di balai kota, Hotel de Ville, massa menuduh Jacques de Flesselles (yang jabatannya setara dengan wali kota) sebagai pengkhianat dan membantainya.

Baca Juga: 50 Fakta Menarik Seputar Perang Dunia II & Berbagai Bentuk Evolusi Perang

Raja Louis XVI mundur untuk sementara waktu karena khawatir terhadap tindak kekerasan yang bisa saja menimpanya. Marquis de la Fayette mengambilalih komando Garda Nasional Paris setelahnya. Presiden Majelis pada saat Sumpah Lapangan Tenis yang bernama Jean-Sylvain Bailly kemudian menjadi wali kota baru di bawah struktur pemerintahan baru yang kemudian dikenal dengan istilah komune.  Setelah itu raja mengunjungi Paris pada tanggal 17 Juli dan menerima surat dengan simpul tiga warna dan diiringi dengan teriakan Vive la Nation dan Vive le Roi (Hidup Bangsa dan Hidup Raja). Jacques Necker yang sebelumnya dipecat kembali menjabat. Namun tak lama berselang rakyat menuntut amnesti umum dan ia pun kehilangan dukungan dari rakyat. Meski Majelis menang namun situasi Perancis tetap memburuk.

Baca Juga: Teori Realisme Dalam Hubungan Internasional & Ranking Kepentingan Nasional Amerika Serikat

Kekerasan dan penjarahan terjadi di seluruh Perancis. Kaum bangsawan yang takut menjadi korban selanjutnya pindah ke negara-negara tetangga. Mereka pun menandai kelompok-kelompok kontra-revolusi di Perancis dan mendesak monarki asing untuk memberikan dukungan pada kontra-revolusi.

Baca Juga:  Daftar Lengkap Presiden Amerika Serikat

Di akhir Juli, semangat kedaulatan rakyat berhasil menyebar ke seluruh Perancis. Di daerah pedesaan, rakyat mulai membentuk milisi. Mereka juga mempersenjatai diri guna melawan invasi asing yang mungkin terjadi. Perlawanan milisi kemudian terjadi terhadap invasi asing, dan kemudian menimbulkan runtuhnya hukum dan kacaunya ketertiban. Kekuasaan legislatif di republik baru berubah menjadi Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif berada di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondi menjadi partai berpengaruh dalam konvensi dan komite itu. Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan Perancis dan Prusia mengancam akan membalas penduduk perancis jika hal tersebut menjadi penghambat langkah maju pengembalian bentuk pemerintahan monarki.

Baca Juga: Perang Menurut Prinsip Machiavelli

Sebagai akibatnya, Raja Louis yang dipandang bersekutu dengan musuh-musuh Perancis, pada tanggal 17 Januari 1793, dituntut hukuman mati. Raja Louis pun menghadapi eksekusi mati pada tanggal 21 Januari 1793 lewat pemenggalan kepala dengan guillotine. Eksekusi tersebut menimbulkan peperangan dengan negara-negara Eropa lain. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 1793, Marie Antoinette yang merupakan permaisuri Raja Louis juga dipenggal dengan guillotine.
Selengkapnya . . .